Let’s Think Positive

MerdekaKolom

Belum lama ini, Indonesia ribut lagi. Seperti sebelum-sebelumnya, keributan itu bermula dari pernyataan seorang tokoh. Kali ini, tokohnya adalah Prabowo Subianto, Ketum sebuah partai. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun partainya, sang mantan Danjen Kopassus tersebut berstatemen bahwa Indonesia akan bubar tahun2030. Ketika dikonfirmasi, ternyata pernyataan tersebut ia kutip dari sebuah novel Ghost Fleet karya penulis terkenal luar negeri, Peter Warren Singer. Ia merupakan pakar perang asimetris, ahli geo politik, pakar intelijen dan ilmuwan politik.

Fakta tersebut dimanfaatkan lawan politik sang jendral. Berbagai kritik dilontarkan. Tentu, loyalis capres tersebut tak terima. Sambut menyambut komentar pun memanjang. ‘Satu republic meradang’. Pembuat hoax dan hate speech kembali dapat bahan.

Padahal, jika mau ditanggapi dengan santai dan positif, kalimat kontraversial ini justru berpotensi menjadi momentum menyadarkan public tentang pergaulan internasional. Walau bersumber dari novel, tetapi ditulis berdasarkan data intelijen. Penulisnya pun bukan orang sembarangan. Menurut Arya Insanyuda, seorang pengamat hubungan internasional, novel tersebut juga menjadi rujukan militer diberbagai negara. Bahkan, beberapa analisisnya tentang perkembangan perpolitikan internasional terbukti setelah bertahun-tahun. Tentu, pilihan untuk menyadarkan public melalui statemen ini lebih baik dari pada berkomentar tak berisi.

Kedua, pernyataan ini juga bisa dijadikan ‘alat’ memupuk semangat nasionalisme. Seorang analis intelijen yang menjadi salah satu narasumber diskusi di tvone, Prayitno, menyatakan bahwa tak ada satupun negara di asia tenggara yang meraih kemerdekaan dengan berdara-darah, kecuali Indonesia. Namun, setelah merebut kemerdekaan, bangsa kita justru terseok-seok. Bahkan terpecah-belah. Disaat negara adidaya merencanakan sesuatu yang negative terhadap negeri ini, justru direspon dengan sambutan hangat. Lihatlah Freeport, Newmont, dan berbagai perusahaan besar yang mencakar-cakar kedaulatan Indonesia. Pajak tak dibayar sesuai kesepakatan. Mereka kaya, kita tetap miskin, tapi banyak diantara rakyat tak peduli. Yah, betapa baiknya orang Indonesia. Memberi makan pada singa yang akan menerkamnya ketika lengah.

Dalam buku Pikiran dan Gagasan Daud Jousoef, 10 Wacana Tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama, ada sebuah kalimat menarik ‘mati karena dipangku’. Kondisi negeri saat ini bisa dibaca dalam konteks kalimat sederhana ini. Menurut beliau, negeri hebat ini berusaha dibuai dengan berbagai pujian melenakan. Misalnya, kita bangsa yang cinta damai, kita bangsa yang ramah, lembut dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kata-kata tersebut adalah psi-war (perang psikologi) untuk membuat kita tak tegas, lemah tak berdaya saat ditindas.

Dengan demikian, semangat nasionalisme (dengan berlandaskan agama) seperti saat berjuang meraih kemerdekaan perlu dipupuk kembali. Setidaknya, jika prediksi itu benar, rakyat memiliki keberanian untuk berjuang sekali meraih kemerdekaan sepenuhnya.

 

Iklan

No Gadget = No Life?

Gaya-Hidup-Manusia-Masa-Kini-Disindir-Keras-Lewat-16-Ilustrasi-Ini7

Setelah berbincang lama via telpon, aku letakkan HP ku sembarangan. Fokusku berpindah ke laptop. Duapuluh menit kemudian, alat berbentuk kotak pipih persegi itu ku ambil lagi. Ku tekan tombol on, tapi tak ia kunjung ‘menyapa’. Ku ulang lagi, tak ada respon. Aku mulai curiga. Mungkin Smartphone ku cemburu ditinggal (wkwkwk). ‘ah, biarin aja, ntar juga baik kembali’ pikirku cuek. Akhirnya, si doi ku letakkan ke dalam lemari. ‘rasain tuh pengapnya lemariku’ hehe.

Sehari berlalu, tak ada perubahan. Waktu kosong ku kini tak lagi ditemani si SP (Smartphone). Jadinya aku gunakan untuk membaca atau sekedar menonton English lesson di laptop, kadang-kadang watching. Yah, aku harus move on, ciee. Tapi, WA ku bagaimana? Pasti telah ratusan pesan masuk. Mulai dari chat grup atau chat dari kamu. Yaa, kamu (ngaku aja, ckck). Esoknya, tak berbeda. Waktuku lebih banyak ku gunakan di dunia yang benar-benar nyata, tidak nimbrung sedikitpun di dumay (dunia maya).

Hari ketiga lebih rumit. Kebetulan, aku adalah panitia lapangan dalam kontes yang akan diadakan di kampus akhir bulan ini. Salah satu tugasku, menyebar undangan ke sekolah-sekolah SMA sederajat. Sementara, karena bukan asli Surabaya, lika-liku jalan kota ini tak begitu ku hapal. Yah, biasanya jalan ditemani si HP, menjadi guide, (sampai pernah ditilang polisi karena motoran sambil ngeliat google maps, hehe). Tapi aku tak kehilangan akal. Ku pinjam salah satu HP milik temen, ku cari tujuh sekolah yang akan ku datangi. Lalu, aku menggambar peta menuju lokasi yang ku tuju. Berangkat. Nyasar berkali-kali. Tapi, sampai juga setelah bertanya berkali-kali pula. ‘Malu bertanya, sesat di jalan’ berlaku kali ini, hehe.

Ini hari keempat tanpa kehadirannya (jangan baper ah, HP maksudnya). Tentunya, sebagai kids jaman now, hidup tanpa si dia itu bakal garing. Ketergantungan kita terhadap barang satu ini begitu terasa. Hampir setiap detik ia mendampingi kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan bisa dibilang, ia telah menjadi bagian dari tubuh kita. Anggota tubuh yang tak menyatu (waw, lebay).

Tapi, kawan, kita tentu harus pandai dalam menyikapi kemajuan zaman. Jangan sampai, kemajuan itu justru membelenggu kita. Menyandera pikiran kita. Kita tak lagi peduli tanggungjawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kita melupakan tugas kita sebagai khalifah sekaligus hamba yang maha esa. Tak jarang, waktu yang begitu berharga terbuang sia-sia di ‘dunia ilusi’ berupa game, music atau sosmed.

Yah, itulah pengalamanku tanpa si doi. Dan aku masih hidup. Hidupku berjalan normal. Bahkan lebih normal daripada beberapa orang yang masuk RSJ (Rumah Sakit Jiwa) karena candu gadget. Yang juga penting, interaksi social ku bukan interaksi ‘semu’, seperti yang ditawarkan gadget. Mulutku kini berguna untuk bicara. Mataku melihat kenyataan sekitar. Kulitku bersentuhan dengan kulit manusia ‘beneran’. Bukan gambar di facebook. ‘So, no gadget = life must go on and better.’

A(NG)KU(H)

badai 1

“Air tak selamanya tenang.”

Kalimat itu sederhana. Sesederhana yang mengucapkan, seorang dosen pemilik perusahaan besar tapi rendah hati. Sementara aku, mahasiswa tak punya tapi merasa bisa semuanya. Aku tersentak, betapa selama ini waktuku terbuang sia-sia. Padahal ‘air tak selamanya tenang.’

Jika hidup ini diibaratkan sebuah perahu, maka kalimat tersebut cukup untuk menjadi renungan. Bahwa dalam perjalanan menuju dermaga, apapun bisa terjadi. Maka kita harus melengkapi perahu tersebut untuk menghadapi segala kemungkinan. Mungkin, saat kita mengangkat sauh tanda perjalanan dimulai, air masih tenang. Tak bergelombang. Tapi, apakah kita bisa menjamin, air tersebut akan setenang itu hingga kita melempar sauh di tempat tujuan. Bagaimana jika perkiraan kita salah? Bagaimana jika ahli cuaca kurang cermat? Bagaimana jika angin tiba-tiba datang dan membuat laut mengamuk? Perahu kita bisa terbalik.

Kawan. Banyak orang yang mungkin terjebak ‘air yang tenang’ tersebut. Motivator biasanya menggunakan istilah ‘comfort zone’ alias zona nyaman. Sebuah kondisi saat kita merasa hidup kita tanpa beban. Nyaman, dan tak ada yang perlu dirubah. Membuat kita menjadi angkuh. Angkuh untuk sekadar menambah ilmu. Angkuh menerima nasehat. Angkuh untuk berkembang. “Buat apa? Tanpa itu semua, aku bisa menimmati hidup!” mungkin itu yang ada dalam pikiran kita.

Padahal, sebuah ‘gelombang besar’ sedang menuju perahu kita. Cepat atau lambat, ombak tersebut akan kita jumpai. Lalu, apa yang kita siapkan? Apakah perahu kita sudah cukup kuat untuk bertahan? Apakah kita telah menyiapkan pelampung? Bagaimana jika yang datang bukan hanya ombak? Sudah lihaikah kita berenang?

Sebuah pepatah mengatakan ‘pelaut yang ulung tak lahir dari laut yang tenang, tapi ia terbentuk oleh laut yang penuh marabahaya’. Entah siapa yang pertama kali menyebut kalimat itu. Yang pasti,  maknanya sungguh amat dalam.

Bahwa seberapa tangguh seorang pelaut tergantung seberapa besar bahaya yang mengintainya di tengah laut. Semakin besar kemungkinan bahayanya, maka semakin banyak pula hal yang harus disiapkan. Semakin besar pula mentalitas yang harus ia punya. Semakin kuat pula fisik yang ia bentuk. Ia juga harus sering latihan berenang. Jika pun ternyata lautnya tenang-tenang saja, toh ia gak rugi. Mungkin latihannya akan berguna di waktu yang lain.

Lihatlah faktanya kawan. Orang-orang sukses adalah mereka yang telah menghadapi laut yang bergemuruh tadi. Mereka berhasil hingga dermaga. Dan terus membuat perahu yang lebih kuat lagi. Juga mentalitas yang terus diupgrade. Karena kini, lautnya lebih ganas.

Sekarang giliranmu!

Jangan Kehilangan Substansi!

jihad-ilmu.jpg

Di kalangan teman kampus, saya dianggap pemalas. Betapa tidak, beberapa kali, saat saya seharusnya duduk  manis di kursi kelas, saya malah memilih tidur nyenyak di asrama. Bahkan, terkadang saya hanya bergelut dengan kasur hingga berjam-jam lamanya. Tak ada aktivitas, padahal yang lain sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Melihat saya terlalu santai, mulailah mereka memprotes sikap saya. Jika itu sudah terjadi, saya tak mau kalah. Argumen yang terdengar logis akan mulai saya lontarkan, debat kusir edisi pagi tak terhindarkan. Bahkan, saat SMA (saya juga dianggap pemalas di SMA, suka ke warnet), saya pernah diminta maju untuk berbicara di depan kelas, saat itu saya utarakan pemikiran saya bahwa belajar tidak harus di kelas. Rupanya pernyataan saya menjadi bahan diskusi para guru. Wkwkwk.

Sebenarnya apa yang saya lakukan bukan tanpa dasar. Pondasi pemikiran saya sebenarnya sederhana, saya tak mau kehilangan substansi hanya karena yang tampak. Bagi saya, budaya pendidikan kita ‘menggambarkan’ system sekolah, bukan system belajar. Jika meminjam istilah Prof. Adian Husaini, beliau berpendapat bangsa kita terjebak pada paham ‘sekolahisme’. Kita memandang ‘yang penting sekolah’ bukan ‘yang penting belajar’. Akhirnya anak-anak digiring ke sekolah setiap hari, kita tidak mau tau apa yang akan mereka lakukan di sana.

Yang terjadi adalah, mereka ke sekolah / kampus untuk hal lain yang tidak substansial. Misalnya, sekolah untuk sekedar mengisi daftar hadir, kuliah untuk sekedar kuliah atau aktif berorganisasi bukan untuk belajar organisasi, sekedar ikut-ikutan dan popularitas. Maka yang terjadi adalah di kelas hanya tidur atau ngobrol,  di organisasi cuek dan omdo. Intinya mereka hadir bukan untuk ilmu baru.

Lalu, buktinya apa? Liat saja ketika ujian. Berapa persen pelajar / mahasiswa yang sembunyi-sembunyi buka buku? Berapa persen yang telah mempersiapkan contekannya di kulit tubuh? Berapa persen yang menyontek dan berapa persen yang tidak nyontek?

Hal demikian menunjukkan orientasi pendidikan kita hanya sekedar nilai di atas kertas. Tak lebih. Baik itu modelnya Raport, KHS, Ijazah dan sejenisnya, intinya sama. Kita kehilangan hal subtansial bahwa seharusnya kehadiran kita di sekolah untuk belajar, menyerap ilmu baru, dan belajar tidak harus dilakukan di kelas. Itulah yang di maksud “Thalibul Ilmi” atau penuntut Ilmu, bukan penuntut nilai besar.

Mau contoh? Prof. Buya Hamka mendapatkan gelar professornya bukan karena kuliah, tapi karena belajar. Mohammad Natsir, menjadi Menteri Penerangan diawal masa kemerdekaan bukan karena kuliah, tapi belajar. Yang lebih konkrit adalah Ibu Puji Astuti, Menteri Kelautan saat ini juga hanya lulusan SMP. Jadi, mau sekolah atau mau belajar?

 

Jalan Tengah UU MD3 (Menurut Sudut Pandang Masyarakat Awam)

Palu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap representasi dari rakyat belum lama ini ‘digosipi’ kembali. Hal tersebut terkait Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3) yang telah disahkan. Undang-undang tersebut kini menunggu persetujuan presiden atau akan sah secara otomatis setelah 30 hari ketok palu. Polemik pun bermunculan. Beberapa pasal dinilai menyenggol hal demokrasi warga.  Muncul wacana membawa UU ini ke MK untuk Judisial Review. Sementara Bung Karni Ilyas mengangkatnya di meja ILC. Menarik. Walau belum ‘sangat’ paham terhadap argument-argumen yang terlontar dari beberapa narasumber, setidaknya saya – sebagai masyarakat awam – menangkap garis besarnya.

Pertama, dari pihak DPR yang pro (2 fraksi kontra) tersirat keinginan baik. Tujuan RUU ini tidak lain untuk menguatkan peran DPR dalam fungsi pengawasan. Boleh jadi, selama ini anggota dewan legislative merasa ‘kurang dihargai’ oleh pihak lain. Misalnya, saat ingin menjalankan fungsinya, yang bersangkutan menolak hadir. Sementara mereka tak berdaya, muncul gagasan untuk memanfaatkan kepolisian untuk membantu. Bahkan, jika perlu dengan cara sandera. Menurut Pak Fahri Hamzah yang merupakan wakil ketua DPR, perlakuan tersebut berlaku untuk pejabat eksekutif, bukan untuk warga biasa yang mengkritik DPR.

Kedua, dari pihak yang tidak setuju RUU ini, semisal Prof. Mahfud dan Pak Rocky Gerung berpendapat DPR terlalu berlebihan. Mereka dituduh merampas hak warga dalam negara demokrasi. Alasannya, salah satu poin pada pasal baru itu memungkinkan DPR memanggil paksa orang yang mengkritik legislative. Poin ini bisa saja digunakan oleh ‘senayan’ secara sewenang-wenang. Pada intinya, para ahli mengganggap aturan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif tidak perlu dirubah.

Dari perbedaan pandangan di atas, sebenarnya mereka bersepakat. Hal yang disepakati tersebut adalah; bahwa para legislator memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika mendapati sesuatu yang janggal, mereka berhak memanggil pejabat terkait ke senayan untuk menjelaskan duduk masalahnya. Jika perlu, dibentuk tim khusus (pansus) untuk mencari tahu; hal selanjutnya yang disepakati tentang status warga negara yang mengkritik. Baik DPR maupun para ahli memandang rakyat tidak boleh dipanggil hanya karena kritik pedasnya. Itulah konsekuensi bagi negara yang memilih system demokrasi.

Maka, kami berkesimpulan bahwa perbedaan mereka hanya pada tataran teknis semata. DPR menginginkan penguatan kewenangan tersebut melalui RUU MD3. Sedang para pakar merasa cukup dengan UU yang sudah ada. Sampai di sini, kedua pihak sebenarnya bisa berkompromi, mencari jalan tengah. Misalnya DPR harus merubah kata-kata dalam pasal tersebut dan menjelaskan secara detail dan terang benderang, sehingga apa yang dimaksudkan bisa dipahami. Sialnya, beberapa elemen bangsa terlanjur menanggapi secara berlebihan. Akhirnya, narasi yang muncul adalah caci maki. Negeri ini tak kunjung ‘kalem’. Kasihan.

 

Mahasiswa NGOMPOL? Harus!

000ActionAlertMegaphone-655x405

Indonesia – sebagai Negara – memiliki sejarah politik yang menarik. Sejak proklmasi kemerdekaan pada 17 agustus 1945, Negara republic ini terus bergerak dinamis. Mulai era generasi pertama yang dipimpim dwi tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta yang akhirnya pecah kongsi. Pada masa ini politik kenegaraan masih belum stabil. Apalagi setelah Bung Hatta ‘minggat’ dari posisinya sebagai Wapres, lalu Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan konstituante. Langkah tersebut menjadikan sang proklamator menjadi dictator.

Selanjutnya, militer (Soeharto) muncul dan mengambil alih pemerintahan melalui Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret). Politik yang dijalankan juga tak lebih baik dari masa sebelumnnya. Rezim yang dikenal dengan nama orde baru ini berlangsung selama 32 tahun. Sepanjang masa itu, penguasa tak tersentuh, cenderung otoriter.

Melihat kondisi seperti ini, para mahasiswa mulai memainkan perannya. Kesadaran politik mahasiswa tumbuh dan akhirnya meledak pada tahun 1998, mereka tumpah ruah di jalan, bersuara lantang menuntut pemerintahan otoriter dihentikan. Reformasi akhirnya tercapai. Iklim politik dibenahi sedemikian rupa melalui system baru.

Kini, menjelang 20 tahun era reformasi, republic ini mulai ‘memetik buah’ dari perjuangan mahasiswa tersebut. Kebebasan bersuara, berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang. Demokrasi berjalan baik, namun masalah tak kunjung selesai.

Dengan system demokrasi seperti ini, mahasiswa hidup nyaman. Fasilitas tersedia lengkap, Negara menjamin hak-hak mahasiswa. Namun, ditengah berbagai ‘hidangan lezat’ tersebut, mahasiswa mulai abai terhadap kondisi bangsa yang sedikit demi sedikit nyungsep. Pergantian presiden tak banyak merubah wajah Indonesia. Malah, pengelolaan Negara semakin rumit, sementara korupsi merajalela. Dan sekali lagi, mahasiswa entah kemana!

Mahasiswa kini sibuk mengejar title sarjana, menasbihkan diri sebagai kaum intelektual Negara. Ngomong Politik (NGOMPOL) menjadi ‘tabu’ dikalangan mereka. Apalagi jika jurusan yang mereka geluti tak ada sangkut pautnya dengan politik. Padahal status sebagai warga Negara telah cukup untuk turut mengamati dan nimbrung dalam perpolitikan nasional. Karena imbasnya juga kembali kepada setiap rakyat.

Dengan melihat fakta tersebut, sikap abai mahasiswa tentu bukan hal baik. Mahasiswa semestinya mengawal apa yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Jangan sampai, sejarah emas kaum marhaen dalam merubah iklim politik nasional terlupakan, karena tidak lagi perduli terhadap perjalanan politik Negara besar ini. Pemikiran ‘jadul’ bahwa hanya kaum tua yang berkompeten bicara tentang politik sudah seharusnya dirubah. Karena perjalanan politik negeri ini telah membuktikan betapa kaum muda memiliki peran besarnya sendiri.

 

 

 

 

IDN Times, Harapan Baru Ditengah Oligopoly Media

lt5885493c3e942

Demokrasi modern mengenalkan empat pilar utama sebagai penopangnya. Keempat pilar tersebut ialah eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers – pers dalam artian sebenarnya ialah media cetak, namun dalam pengertiannya terus berkembang. Dalam artiel ini, kami menggunakan pers untuk semua media, termasuk media digital – Keempat hal tersebut akan membuat Negara dengan system demokrasi menjadi seimbang. Karena ia saling mengawasi satu sama lain. Jika lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berada dalam system politik formal, lain halnya dengan pers. Pers berada di luar sistem pemerintahan dan bebas dari campur tangan penguasa. Sehingga, pers sebenarnya adalah wadah pengawasan rakyat terhadap pemegang kuasa. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai media informasi, mendidik, menghibur, kontrol social, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan public sesuai UU No. 40 tahun 1999.

Namun demikian, dalam perkembangannya, lembaga pers cenderung memihak kepada kelompok tertentu. Apalagi, oligopoly pers sangat jelas terjadi. Pers yang diharapkan netral terindikasi dijalankan dengan tujuan tertentu, termasuk politik. Dalam hal ini, tak jarang pers justru membodohi rakyat dengan berbagai pemberitaan dan opini yang menyesatkan.

Fakta tersebut bukan berarti pers tak lagi bisa diharapkan. Perkembangan internet memberi opsi lain. Dengan memanfaatkan jejaring social, muncul berbagai website yang menawarkan pendekatan berbeda, yaitu dengan konsep ‘citizen journalist’. Dengan konsep ini, masyarakat yang kompeten dalam bidang tulis menulis berpeluang beropini secara bebas tanpa melabrak aturan. Dengan begitu, informasi yang disajikan berimbang atau tidak memihak

Salah satu website yang mengembangkan konsep ini adalah IDN Times. Portal yang menawarkan platform menulis seperti ini memberi harapan baru bagi kemajuan literasi Indonesia. Bangsa besar yang belum akrab dengan literasi sangat butuh dengan hal-hal inovatif. Apalagi, IDN Times adalah ‘pers digital’ yang ‘hanya’ mengandalkan internet. Selaras dengan perkembangan pemakai internet Indonesia yang kini telah mencapai 140 juta jiwa (Data APJII 2017).

Sejauh yang kami amati, website berita berbasis komunitas ini tidak hanya memberitakan peristiwa penting di dalam negeri, tapi juga kejadian-kejadian unik dan tak dimuat oleh media sejenis. Tentu, hal ini memperkaya informasi bagi masyarakat / pembaca. Apalagi, informasi yang dikumpulkan berasal dari seluruh dunia .

Sebagai pers yang ditugasi mendidik rakyat, IDN Times cukup sering menantang pembaca / warga. Misalnya, ditahun 2016, saya tertarik dengan lomba yang diadakan portal ini. Yang unik, lomba yang diadakan menuntut peserta untuk berimajinasi secara positif. Bagi saya, hal semacam ini menantang, walau pada akhirnya saya tak meraih apa-apa (tak dapat juara, hehe). Selain itu, rubrik kesehatan, teknologi, bisnis, sains dan lainnya juga membantu pembaca menambah wawasan baru.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penghibur, IDN Times telah meluncurkan rubric quiz, berupa penilaian-penilaian bagi pembaca yang mengisi kolom-kolom yang disediakan. Juga ada rubric sport yang memberikan informasi dari dunia olehraga. Lalu ada rubric hype, berisi tentang hal-hal unik di dunia, bahkan dunia anime pun dikupas tuntas.

Selebihnya, ada rubrik opini yang merupakan buah pikiran para penulis IDN Times. Rubric ini memberikan beragam pendapat penulis tentang berbagai hal, tak terkecuali politik, ekonomi, social dan budaya. Ia bisa berupa kritik, saran atau sekedar mengajak pembaca untuk memandang sebuah peristiwa dengan ‘angle’ yang berbeda. Semuanya ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti (populer) sehingga tidak sulit untuk dipahami pembaca dari berbagai kalangan.

Dengan berbagai hal di atas, cita-cita reformasi Indonesia, yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers sedikit banyak telah diwujudkan oleh IDN Times. Prestasi ini mesti dijaga bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik, sehingga menjadi harapan baru ditengah oligopoly media yang sedang terjadi.