MAKALAH “Etika Komunikasi Massa”

MAKALAH

Etika Komunikasi Massa

Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah “Komunikasi Massa”Dan akan dipresentasikan di kelas semester VI program studi komunikasi dan penyaiaran islam 

logo-stail

Oleh:

Muh. Faruq
201431110020

Dosen Pembimbing:
Ust. Alim Puspianto M.Kom


PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al Hakim Surabaya

T.A 2016/2017

 

Kata Pengantar

            Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmatnya sehingga kami mampu menyeesaikan makalah ini sesuai waktu yang telah disepakati. Tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wata’ala.

Untaian salam serta shalawat semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi washallam atas jasa-jasa beliau dalam membawa dunia ke arah yang lebih baik.

Makalah ini kami buat selain karena tugas kuliah, juga sebagai bentuk kepedulian terhadap ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis secara pribadi. Didorong oleh hal tersebut, kami berusaha memberikan sesuai kemampuan kami dalm makalah ini. untuk itu, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam pembuatan makalah ini, terutama teruntuk dosen pengampu kami, Ust. Alim Puspianto, M.Kom.

Menyadari kekurangan penulis sebagai manusia biasa, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca atas kekeliruan yang ada dalam makalah ini, mulai dari kekeliruan huruf, susunan kata dan kalimat dan lain sebagainya. Untuk itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun sebagai acuan untuk memperbaiki makalah-makalah selanjutnya.

Walau demikian, besar harapan penulis, makalah ini bisa menjadi referensi, menambah literature ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi orang lain. Amien ya Rabbal ‘Alamin.

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap insan. Dengan begitu, interaksi antar manusia bisa berjalan. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, gagasan serta perasaan antar manusia.

Salah satu jenis komunikasi yang banyak diperhatikan di era reformasi ini adalah komunikasi massa. Hal ini karena keran kebebasan dibuka sebesar-besarnya bagi setiap warga Negara. Dengan demikian, setiap warga Negara berhak menyampaikan pikirannya di depan public.

Namun demikian, walau setiap orang bebas berpendapat, Negara tetap mengatur etika menyampaikan pendapat di depan public. Hal ini agar tak terjadi kesenjangan akibat kebebasan yang kebablasan.

Untuk itulah, Negara membuat peraturan yang menyangkut bagaimana berkomunikasi dengan khalaya / komunikasi massa, baik melalui media cetak, televise hingga radio.

  1. Rumusan Masalah
  2. Apa yang dimaksud etika komunikasi massa?
  3. Apa saja unsur etika komunikasi massa?
  4. Bagaimana realitas penerapan komunikasi massa?
  5. Tujuan
  6. Mengetahui makna etika komunikasi massa.
  7. Memahami unsur etika komunikasi massa.
  8. Memahami realitas penerapan etika komunikasi massa.

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika dan Komunikasi Massa

Etika berasal dari kata Latin Ethic. Ethic berarti kebiasaan.[1]Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan masyarakat.[2]
Sedangkan menurut Suseno, (1987) Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.[3]

Adapun komunikasi massa adalah suatu tempat organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin produksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang  besar, heterogen, dan tersebar.[4]

Dengan mengetahui makna dari etika dan komunikasi massa, Sobur (2001) menyebutkan etika pers atau etika komunikasi massa adalah filsafat moral yang berkenaan kewajiban-kewajiban pers tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk. Dengan kata lain, etika pers adalah ilmu atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers atau apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Pers yang etis adalah pers yang memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber sehingga khalayak pembaca dapat menilai sendiri informasi tersebut.[5]

B. Unsur-Unsur Komunikasi Massa

Adapun unsur-unsur etika dalam komunikasi massa antara lain;

  1. Tanggung jawab

Dengan adanya tanggung jawab, media akan berhati-hati dalam menyiarkan atau menyebarkan informasinya.Seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan atau apa pun yang ia siarkan; apa yang diberitakan atau disiarkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan, masyarakat, profesi, atau dirinya masing-masing. Jika apa yang diberitakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, pihak media massa harus bertanggung jawab dan bukan menghindarinya.[6]

  1. Kebebasan Pers

Kebebasan yang bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan kebebasanlah berbagai informasi bisa tersampaikan ke masyarakat. Jakob Oetama (2001) dalam Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus mengemukakan bahwa “pers yang bebas dinilainya tetap bisa lebih memberikan kontribusi yang konstruktif melawan error and oppression (kekeliruan dan penindasan), sehingga akal sehat dan kemanusiaanlah yang berjaya”.[7]

  1. Masalah Etis

Jurnalis itu harus bebas dari kepentingan. Ia mengabdi kepada kepentingan umum. Walau pada kenyataannya bahwa pers tidak akan pernah lepas dari kepentingan-kepentingan, yang diutamakan adalah menekannya, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu tidak boleh terlibat dalam pers.[8]

Ada beberapa ukuran normatif yang dijadikan pegangan oleh pers:

  1. Seorang jurnalis sebisa mungkin harus menolak hadiah, alias “amplop, menghidari menjadi “wartawan bodrek”.
  2. Seorang jurnalis perlu menghindari keterlibatan dirinya dalam politik, atau melayani organisasi masyarakat tertentu, demi menghindari conflict of interest.
  3. Tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai berita (news value).
  4. Wartawan atau jurnalis harus mencari berita yang memang benar-benar melayani kepentingan public, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
  5. Seorang jurnalis atau wartawan harus melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Tugas wartawan adalah menyiarkan berita yang benar-benar terjadi.
  6. Seorang wartawan atau jurnalis harus menghindari praktek plagiarisme.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), diantaranya adalah :[9]

  1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar
  2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber berita.
  3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
  4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
  5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
  6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.
  7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
  1. Ketepatan dan Objektivitas

Ketepatan dan objektivitas di sini berarti dalam menulis berita wartawan harus akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Objektivitas yang dimakusd adalah pemberitaan yang didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini wartawannya. Oleh sebab itu harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan:[10]

  • Kebenaran adalah tujuan utama; orientasi berita yang berdasarkan kebenaran harus menjadi pegangan pkok setiap wartawan.
  • Objektivitas dalam pelaporan beritanya merupakan tujuan lain untuk melayani pbulik sebagai bukti pengalaman profesional di dunia kewartawanan. Objektif itu berarti tidak berat sebalh; harus menerapkan prinsip cover both sides.
  • Tiada maaf bagi wartawan yang melakukan ketidakakuratan dan kesembronoan dalam penulisan atau peliputan beritanya. Dalam hal ini, wartawan dituntuk untuk cermat di dalam proses peliputannya.
  • Headline yang dimunculkan harus benar-benar sesuai dengan isi yang diberitakan.
  • Penyiar radio atau reporter televisi harus bisa membedakan dan menekankan dalam ucapannya mana laporan berita dan mana opini dirinya. Laporan berita harus bebas dari opini atau bias dan merepresentasikan semua sisi peristiwa yang dilaporkan.
  • Editorial yang partisansip dianggap melanggar profesionalisme atau semangat kewartawanan. Editorial atau tajuk rencana yang dibuat, meskipun subjektif sifatnya (karena merepresentasikan kepentingan media yang bersangkutan) harus ditekan untuk “membela” sat golongan dan memojokkan golongan lain. Praktik jurnalisme ini sangat sulit dilakukan oleh media cetak yang awal berdirinya sudah partisansip, tetapi ketika dia sudah mengklaim media umum, tidak ada alasan untuk membela golongannya.
  • Artikel khusus atau semua bentuk penyajian yang isinya berupa pembelaan atau keseimpulan sendiri penulisnya harus menyebutkan nama dan identitas dirinya.
  1. Tindakan Adil untuk Semua Orang
  • Media harus melawan campur tangan individi dalam medianya. Artinya, pihak media harus berani melawan keistimewaan yang diinginkan seorang individu dalam medianya.
  • Media tidak boleh menjadi “kaki tangan” pihak tertentu yang akan memengaruhi proses pemberitaannya.
  • Media berita mempunyai kewajiban membuat koreksi lengkap dan tepat jika terjadi ketidaksengajaan kesalahan yang dibuat (fair play).
  • Wartawan bertanggung jawab atas lapprang beritanya kepada public dan public sendiri harus berani menyampaikan keberatannya pada media.
  • Media tidak perlu melakukan tuduhan yang bertubi-tubi pada seseorang atas suatu kesalahan tanpa member ksempatan tertuduh untuk melakukan pembelaan dan tanggapan. Media dilarang melakukan trial bu the press (media massa sudah mengadili seseorang sebelum pengadilan memutuskan ia bersalah atau tidak.

            C. Pentingnya Etika Komunikasi Massa

Di era reformasi, dimana kebebasan sangat dijunjung tinggi, peluang untuk menyebarkan informasi sangat besar. Apalagi, teknologi informasi dan komunikasi sanagat mendukung untuk melakukan hal-hal tersebut. Disinilah pentingnya peran etika. Bagaimanapun, seorang penulis, pembawa berita, narasumber di acara TV, pengelola media cetak, harian umum, TV hingga radio wajib mencederai komunikasi. Efek yang ditimbulkan ketika jurnalis selalu melakukan pelanggaran, bisa menimbulkan perpecahan, persepsi yang salah dan sikap yang salah dari pamirsa.

Rivers, et al (2003) mengemukakan ukuran-ukuran tentang pelaksanaan tugas media yang baik mulai dibakukan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat tentang kode etik profesi pers. Diantaranya :[11]

  • Tahun 1923 American Society of Newspaper Editors (sebuah organisasi nasional) memberlakukan Kode Etik Jurnalisme yang mewajibkan surat kabar senantiasa memperhatikan kesejahteraan umum, kejujuran, ketulusan, ketidakberpihakan, kesopanan dan penghormatan tyerhadap privasi individu. Adanya kode etik ini bukan hal yang ringan, karena surat kabar sudah berusia 300 tahun ketika kode etik diberlakukan, dan selama abad 17 dan 18 surat kabar gigih memperjuangkan kebebasannya.[12]
  • Tahun 1937 Kode Etik Radio Siaran dan 1952 Kode Etik Televisi sudah beberapa kali disempurnakan, ditengah ketatnya kontrol pemerintah yang mengharuskan media elektronik tidak hanya mengikuti perubahan iklim intelektual, tetapi juga mengharuskan media elektronik selalu memperhatikan “kepentingan, kenyamanan dan kebutuhan publik”. Kode etik memperlakukan media elektronik terutama sebagai sumber hiburan, selain menjalankan fungsi pendidikan bagi masyarakat.[13]
  • Tahun 1930 mulai diterapkan Kode Perfilman tentang standar perilaku minimum yang tidak boleh dilanggar. Namun dalam kode ini tidak terlalu diperhatikan terutama sejak 1960-an, selain ketentuan tentang standar jenis film untuk setiap golongan usia. Kepatuhan terhadap ketentuan atau kode-kode etik itu jelas merupakan pelanggaran terhadap teori libertarian. Karena itu media lebih dekat dengan teori tanggung jawab sosial.[14]
  1. Realitas Pelaksanaan Etika Komunikasi

Walaupun etika dalam komunikasi massa telah diatur sedemikian rupa, realitasnya masih banyak pelaku komunikasi massa masih terjebak dalam berbagai kepentingan hingga menciderai kode etik jurnalistik.

Beberapa hal yang biasanya dilanggar oleh pelaku komunikasi massa, baik itu melalui media cetak – online maupun cetak –, televisi, hingga radio yaitu; objektivitas, menghakimi, tendensius, tidak meralat kesalahan berita hingga independensi.

Salah satu yang menghalangi terciptanya etika tersebut ialah, kepentingan-kepentingan titipan bahkan kebiasaan plagiat kepada media lain yang tidak objektif. Apalagi, beberapa media digunakan sebagai mesin propaganda beberapa kelompok. Tentunya, hal seperti ini tidak mencerminkan etika yang baik.

 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari materi yang telah dipaparkan diatas, setidaknya diperoleh beberapa kesimpulan.

  1. Era modern dan demokrasi sangat menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara di depan public, hingga kebebasan memperolah informasi.
  2. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat, setiap orang berpeluang untuk mensosialisasikan ide dan pikirannya melalui media public.
  3. Bahwa dalam menyampaikan sebuah berita, ada etika yang perlu diperhatikan oleh pelaku komunikasi massa. Hal tersebut telah diatur dalam kode etik jurnalis.
  4. Bahwa realitas yang terjadi dalam penerapan etika komunikasi massa belum maksimal. Beberapa media masih sering membuat pelanggaran terhadap kode etik mereka.

B. Saran

Maka, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diatas, penulis menyarankan;

  1. Memberlakukan hukum sebagai guidance, setiap pelanggaran harus mendapat teguran melalui proses yang disepakati.
  2. Memberi pelatihan dan pemahaman kepada jurnalis dan semua yang terlibat dalam komunikasi massa agar memperhatikan kode etik yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soyomukti, Nurani, Pengantar Ilmu Komunikasi, 2016, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta

Internet

http://naufalfauzy.blogspot.co.id/2014/12/etika-komunikasi-massa.html diambil tanggal 26 April 2017 Pukul 19.26

https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-etika/ diambil tanggal 23 April 2017 Pukul 09.05

http://tamarligori.blogspot.com/2014/03/etika-komunikasi-massa.html diambil tanggal 23 April 2017 Pukul 09.53

http://aginapuspa.blogspot.com/2013/04/etika-komunikasi-massa.html diambil tanggal 23 April 2017 Pukul 09.54

 

http://ariska2607.blogspot.co.id/2016/06/makalah-efek-dan-etika-komunikasi-massa.html diambil jam 26 April 2017 pukul 19.29

 

 

 

 

 

[1] http://naufalfauzy.blogspot.co.id/2014/12/etika-komunikasi-massa.html diambil tanggal 26 April 2017 Pukul 19.26

[2] https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/24/pengertian-etika/ diambil tanggal 23 April 2017 Pukul 09.05

[3] Ibid

[4] Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jogjakarta (Ar-Ruzz Media) 2016

[5] Op.Cit

[6] http://tamarligori.blogspot.com/2014/03/etika-komunikasi-massa.html diambil tanggal 23 April 2017 Pukul 09.53

[7] http://aginapuspa.blogspot.com/2013/04/etika-komunikasi-massa.html diambil tanggal 23 April 2017 Pukul 09.54

[8] Ibid

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] http://ariska2607.blogspot.co.id/2016/06/makalah-efek-dan-etika-komunikasi-massa.html diambil jam 26 April 2017 pukul 19.29

[12] Ibid

[13] Ibid

[14] Ibid

Iklan