Politik Memanas, Mari Tetap Waras!

perpecahan

Pesta politik yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan mulai ramai dibicarakan. Ruang-ruang public mulai banyak diisi konten-konten bersifat politis, negative maupun positif. Para analis professional maupun yang amatir bermunculan. Merespon semua kejadian, lalu mengait-ngaitkan satu dan yang lainnya, menjadi sebuah penjelasan yang tampak masuk akal. Celakanya, mayoritas masyarakat tidak jeli dalam menilai berita. Hal tersebut memicu persengketaan di ruang public.

Ditambah lagi pihak-pihak yang memang sengaja memperkeruh suasana. Mereka bisa siapa saja. Yang jelas, kelompok ini sangat bernafsu mengacaukan Indonesia. Dan momen politik seperti ini merupakan waktu yang sangat tepat. Apalagi, mengadu antar kelompok masyarakat kini sangat mudah.

Peran Medsos

            Yah, mudah. Mereka hanya butuh perangkat HP dan Internet. Memproduksi hoax, lalu disebar ke media social. Warganet dijamin akan mengerubunginya. Seperti semut dan gula. Tak ada lagi sikap tabayyun. Jika berita tersebut menguntungkan kelompoknya, akan dijadikan ‘landasan’ berargumen.

Dengan demikian, medsos memang mengiurkan. Maka bukan tidak mungkin ada transaksi antara ‘produsen’ hoax dan para politisi. Jadilah medsos mesin perusakan dan pembentukan citra ini. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa media social adalah salah satu sasaran utama yang harus ditaklukkan para politisi sebelum menaklukkan lawan politik di hari H Pilkada. Hal ini wajar, mengingat mayoritas DPT yang notabene generasi milenial memiliki akun medsos. Setiap yang memiliki kepentingan berkuasa, pasti melirik medsos.

Maka, jadilah medsos liar tak tekendali. Setiap orang merasa berhak menafsirkan apa yang terjadi. Walaupun mereka tak punya kapabilitas dan kredibilitas dalam masalah itu. Hanya karena menguntungkan baginya. Beberapa orang bahkan hanya membaca satu kalimat saja untuk segera menyimpulkan seluruh isi tulisan.

Kesimpulan

Bangsa ini masih punya banyak PR yang belum selesai. Disintegrasi yang timbul akibat perbedaan semakin meruncing saat-saat pilkada. Berbeda pilihan politik dimaknai sebagai berbeda tujuan. Sementara, hadirnya medsos memudahkan untuk menyulut permusuhan dan kesaling-curigaan. Salah satu sebabnya adalah kurangnya budaya tabayyun dan minat literasi di kalangan masyarakat. Sudah selayaknya setiap insan Indonesia tetap waras sambil berupaya keras merajut kembali persatuan. Karena perpecahan adalah awal kehancuran.

Iklan

PILKADA Usai, Saatnya Damai

images           Mendekati Pilkada putaran kedua lalu, yang diadakaan tanggal 19 April, situasi politik memanas. Beragam isu disebar, lalu disambut para pendukung. Media sosial ‘membara’ dengan tuduhan, klaim sepihak, hoax, adu argument bahkan makian.  Bahkan Polri menerima hingga 1900 laporan dugaan hoax terkait pilkada (Akbar Faizal, ILC 25 April 2017). Kondisi ini membuat beberapa pihak memprediksi akan terjadi chaos pasca pilkada.

Tapi, watak bangsa Indonesia memang istimewa. Kekhawatiran akan terjadi kerusuhan tidak terbukti. Pilkada berlangsung damai dan jujur. Hingga sekarang, hampir sebulan pasca Pilkada pun, keadaan Jakarta aman-aman saja.

Anehnya, yang ‘chaos’ justru di medsos. Isu-isu tak henti digoreng, entah siapa pelakunya. Yang jelas, mereka tak suka jika Indonesia damai. Sialnya lagi, banyak anak bangsa yang ikut-ikutan membumbui. Perang tweet, status facebook hingga tulisan di web masih terjadi. Walau Pilkada telah usia, dan hasilnya telah final, persaingan masih terasa.

Persaingan politik memang tak bisa dielakkan. Menghilangkan persaingan seperti halnya menjadikan system politik otoriter tanpa alternatif. Kedua, adanya kompetisi akan memacu kontestan menjadi yang terbaik. Setiap paslon akan memikirkan inovasi kreatif terbaik demi kemajuan masyarakat. Namun, konsep persaingan politik layaknya prinsip ‘zero sum’, setiap kemenangan dari satu pihak, berarti kekalahan dipihak lain. Itulah resiko demokrasi yang harus diterima lapang dada oleh masing-masing paslon dan pendukung setianya. Setiap kontestan yang ikut berdemokrasi harus paham bahwa ia tidak hadir sendirian, banyak lawan politik lain yang juga memiliki tujuan untuk berkuasa.

Dengan demikian, semestinya persaingan politik tidak dijaga sepanjang tahun. Cukuplah di masa-masa kampanye. Itupun sebatas adu program. Kemudian, actor politik, juga pendukungnya mesti legowo jika kalah. Namun yang menang tak terlalu jumawa. Karena gubernur terpilih adalah milik bersama. Itulah kelebihan demokrasi.

Sebagai contoh, seusai Pilpres Amerika tahun 2008, John McCain, lawan Barack Obama langsung mengucapkan selamat saat mengetahui ia kalah. “ Hari ini, kita akan mendapatkan seorang presiden baru. Dan saya akan membantu dia dengan segala kekuatan yang saya miliki untuk keluar dari krisis dan memajukan Amerika.” Katanya. Kira-kira itulah contoh kedewasaan dalam demokrasi.

Sikap seperti itu mestinya dimiliki setiap actor politik dan masyarakat secara umum. Apalagi, tujuan utama setiap kandidat sama-sama ingin memajukan Jakarta.  Walaupun dengan metode yang berbeda.

Warga Jakarta tak bisa tidak harus berdamai dan bersatu membangun kota. Bagaimanapun bagusnya program-program yang ditawarkan gubernur terpilih, tak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Kerenggangan hubungan antara pemimpin dan sebagian masyarakat justru akan membuat si ibu kota semakin merana. Demikian pula dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di pihak yang kalah, sudah sehaarusnya membantu gubernur terpilih.

Adapun gubernur baru beserta pemilihnya, harus legowo meminta bantuan, koreksi dan masukan kepada semua orang. Tak terkecuali lawan politiknya. Bahkan tak ada salahnya melanjutkan program yang telah berjalan. Jika itu baik bagi warga ibukota, karena Jakarta milik semua.